PONTIANAK INFORMASI – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya pembentukan dan penguatan struktur Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di daerah.
Hal ini disampaikannya usai berkoordinasi bersama tim supervisi Polda Kalimantan Barat di Ruang Presisi Lounge Polda Kalbar, Jumat (3/10/25).
Menurut Krisantus, Kalbar merupakan wilayah yang cukup rentan terhadap praktik perdagangan orang lantaran memiliki garis perbatasan yang panjang dan banyak titik rawan yang sulit terdeteksi.
“Dan ini menjadi peluang para pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk menyukseskan modus operandinya,” ujar Krisantus.
Ia menyebut, pembentukan Gugus Tugas TPPO yang melibatkan Polda Kalbar diyakini dapat menekan kasus perdagangan orang di wilayah tersebut.
“Saya yakin di Kalbar ini kalau kita lihat dari angka penindakan yang dilakukan oleh Polda
Kalimantan Barat menunjukkan tren yang semakin baik sehingga tinggal koordinasi,
sinkronisasi,”
Dalam pertemuan itu, Krisantus mengatakan bahwa tim gugus tugas juga memetakan sejumlah kendala, salah satunya terkait masalah pendanaan, khususnya untuk pemulangan korban perdagangan orang.
Hal ini kerap menyulitkan ketika korban berasal dari provinsi lain tetapi harus dipulangkan melalui Kalbar.
“Kalau itu antarprovinsi, persoalannya dana dari mana. Saat ini kita dalam kondisi efisiensi, sehingga pemulangan korban dari provinsi lain melalui Kalbar cukup menyulitkan, terutama dari sisi pendanaan,” jelas Krisantus.
Ia berharap tim supervisi dari pusat dapat segera melakukan rapat lanjutan guna mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut, termasuk terkait mekanisme koordinasi lintas lembaga. “Koordinasi antar lembaga bisa kita lakukan secara intens, tinggal masalah dana saja yang perlu dipikirkan solusinya,” tegasnya.
