PONTIANAK INFORMASI – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad Assegaf, menyoroti besarnya potensi ekspor komoditas dari Kalbar yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menyebutkan, Kalbar merupakan salah satu daerah penghasil berbagai komoditas unggulan seperti kelapa sawit, bauksit hingga kratom yang banyak dikirim ke pasar internasional. Namun, pajak dari aktivitas ekspor tersebut justru tercatat di daerah lain.
Hal itu terjadi karena sebagian besar pengiriman komoditas dari Kalbar masih melalui pelabuhan di luar provinsi.
“Produk kita diekspor melalui pelabuhan di Jakarta, Medan, Riau atau daerah lain. Akibatnya pajak ekspor tercatat di sana, bukan di Kalbar,” ujarnya, saat dihubungi via Whatsapp, Jumat (13/3/26).
Menurut Syarif Amin, kondisi ini menjadi perhatian Komisi III DPRD Kalbar yang membidangi masalah pendapatan daerah. Ia menilai, jika ekspor dapat dilakukan langsung dari Kalbar, potensi pendapatan daerah akan meningkat signifikan.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat segera meresmikan dan mengoptimalkan fungsi Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan ekspor internasional.
Dengan adanya pelabuhan tersebut, komoditas unggulan Kalbar dapat langsung dikirim ke luar negeri tanpa harus melalui pelabuhan di provinsi lain.
Selain itu, Komisi III DPRD Kalbar juga mendorong adanya pengawasan terhadap aktivitas ekspor yang dilakukan melalui pelabuhan milik perusahaan.
Salah satunya adalah pelabuhan yang dimiliki oleh Well Harvest Winning Alumina Refinery yang selama ini digunakan untuk pengiriman produk ke luar negeri.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengetahui secara pasti jumlah komoditas yang keluar dari Kalbar agar potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan.
“Kalau datanya jelas, kita bisa melihat potensi pendapatan daerah dari aktivitas ekspor komoditas kita sendiri,” pungkasnya.
