PIFA, Lokal – Media siber menjadi salah satu pilar penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap kehadiran Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat dapat terus menjaga profesionalisme, independensi, serta menghadirkan informasi berkualitas yang mendukung pembangunan daerah.
“AMSI memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah daerah menyampaikan program-program pembangunan kepada masyarakat. Dengan sajian informasi yang akurat dan berimbang, media siber bisa menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga,” ujarnya usai menghadiri Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) III AMSI Kalbar di Qubu Resort, Rabu (3/9/2025).
Edi bilang, pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga membutuhkan dukungan dari aspek komunikasi publik. Di sinilah peran AMSI dinilai krusial dalam memperkuat literasi digital masyarakat agar mampu menyaring informasi dengan baik, sehingga tercipta lingkungan sosial yang kondusif.
“Dengan literasi digital yang baik, masyarakat bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mendukung kelancaran pembangunan di Kota Pontianak,” ungkapnya.
Edi juga menekankan bahwa Pemerintah Kota Pontianak siap bersinergi dengan AMSI dalam berbagai program yang mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi. Ia mencontohkan, publikasi capaian pembangunan, penyampaian kebijakan publik, hingga sosialisasi layanan masyarakat akan lebih mudah tersampaikan melalui media siber yang kredibel.
“Kerja sama dengan AMSI ini sejalan dengan komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Media siber menjadi mitra yang strategis bagi pemerintah daerah,” katanya.
AMSI Kalbar dalam forum tersebut juga menegaskan komitmennya untuk ikut mendukung pembangunan Kota Pontianak. Melalui pemberitaan yang berimbang, AMSI berharap dapat mendorong partisipasi publik, mengawal kebijakan pemerintah, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media siber di daerah.
