Bahlil Lahadalia Semprot Dirjen ESDM dan Bos PLN (Foto: Heri Purnomo/detikcom)
PONTIANAK INFORMASI, Politik – Rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) diwarnai ketegangan, Rabu (2/7/2025). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meluapkan kemarahannya kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo karena data desa yang belum teraliri listrik antara Kementerian ESDM dan PLN tidak sinkron.
Dilansir dari Tempo.co, Bahlil menegur keras kedua pejabat tersebut di hadapan anggota dewan. “Ini enggak tahu, Dirjen saya enggak benar atau PLN-nya enggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?” kata Bahlil dengan nada tinggi, membuat suasana rapat mendadak hening.
Permasalahan bermula saat Bahlil memaparkan data internal Kementerian ESDM yang mencatat sekitar 5.600 desa belum menikmati sambungan listrik. Namun, data berbeda disampaikan oleh PLN yang menyebut jumlah desa tanpa listrik hampir dua kali lipat, yakni 10.000 desa. Ketidaksinkronan data ini membuat Bahlil geram dan mempertanyakan kinerja bawahannya. “Ini nggak tahu dirjen saya yang nggak benar atau Dirut PLN yang nggak benar,” tegasnya.
Bahlil menuturkan, dirinya memahami jika jajaran direksi PLN banyak yang baru setelah perombakan, namun ia menyesalkan Direktur Utama PLN tetap sama sehingga seharusnya data bisa diselaraskan. “Ini Direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal Dirutnya cuma satu gitu, enggak berubah-ubah. Jadi oke data ini mungkin yang up to date (terkini), sayangnya tidak dilaporkan,” ujar Bahlil, dikutip dari Tempo.co.
Meski kesal, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus pada pemerataan akses listrik, terutama di desa-desa terpencil. Ia menyampaikan, jika pembangunan jaringan listrik konvensional sulit dilakukan, pemerintah akan mendorong penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai solusi. “Pak Presiden (Prabowo Subianto) meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya, kita pakai PLTS, dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan,” jelas Bahlil.
Bahlil juga berencana segera menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas anggaran pembangunan PLTS yang akan dialokasikan melalui Kementerian ESDM, bukan lagi lewat PLN. Ia menegaskan, anggaran tersebut adalah milik negara dan programnya harus sesuai rencana pemerintah yang telah diputuskan Presiden.
