Puan Maharani. CNN TV
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta komisi terkait di DPR untuk menelusuri dan meminta penjelasan terkait pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi” yang terjadi di sejumlah daerah.
Puan menilai persoalan tersebut sudah menjadi sorotan publik dan perlu segera ditindaklanjuti secara serius oleh lembaga legislatif.
“Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut,” kata Puan di kompleks parlemen, Selasa (12/5).
Ia mengaku tidak mengetahui secara detail isi film tersebut, namun menilai judulnya memiliki sensitivitas tertentu yang perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga,” ujarnya.
Sejumlah pembubaran kegiatan nobar film tersebut sebelumnya dilaporkan terjadi di beberapa lokasi, antara lain di Universitas Mataram (Unram), Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, serta di Ternate, Maluku Utara.
Film dokumenter “Pesta Babi” karya sutradara dan jurnalis Dandhy Dwi Laksono diketahui mengangkat isu hilangnya hutan di Papua akibat konversi lahan untuk perkebunan industri, serta dampaknya terhadap masyarakat adat.
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa pelarangan pemutaran film tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan keputusan pengadilan. Ia menyebut pembatasan karya film harus melalui mekanisme hukum yang berlaku.
