Gibran menghadiri undangan Silaturahmi Desa Bersatu. (Kompas/Nikolaus Harbowo)
PONTIANAK INFORMASI, POLITIK – Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesiapannya untuk menerima teguran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setelah menghadiri acara Silaturahmi Desa Bersatu di Jakarta pada Minggu (19/11).
Dalam konfirmasinya di Solo, Jawa Tengah, Selasa, Wali Kota Surakarta tersebut menegaskan bahwa kehadirannya dalam acara tersebut hanya sebagai undangan.
“Dan saya datang pas mau selesai,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.
Meski demikian, Gibran menyatakan bahwa ia akan menerima teguran jika ada peringatan dari Bawaslu terkait kehadirannya dalam acara tersebut.
“Nanti kalau ada teguran kami terima tegurannya. Yang jelas kami datang sebagai undangan,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengumumkan rencananya untuk memanggil panitia acara deklarasi dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Acara tersebut dihadiri oleh ribuan perangkat desa di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (19/11).
Pemanggilan tersebut dilakukan untuk menilai apakah terdapat pelanggaran atau tidak dalam acara tersebut. Sebagai informasi, Gibran Rakabuming Raka hadir dalam kegiatan Silaturahmi Desa Bersatu yang digelar oleh beberapa asosiasi perangkat desa.
Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Annas, menjelaskan bahwa Silaturahmi Nasional Desa Bersatu adalah kegiatan rutin tahunan. Tahun ini, acara tersebut dihadiri oleh ribuan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa. Aspirasi perangkat dan masyarakat desa diharapkan dapat diakomodasi dalam pertemuan ini.
“Kami menghadirkan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai tokoh muda inspiratif. Kami juga mengundang Bapak Prabowo dan berkomunikasi dengan seluruh calon presiden,” ujar Muhammad Asri Annas.
Dia menambahkan beberapa poin penting yang diharapkan bisa diakomodasi ke depan, seperti reformasi tata kelola desa, dana desa Rp5 miliar yang bersifat afirmatif, evaluasi pendamping desa, dan perbaikan kesejahteraan perangkat desa, BPD, serta seluruh instrumen organisasi yang mendukung pemerintah. (ad)
