(Foto : ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad/aa)
PONTIANAK INFORMASI, Internasional – Kelompok milisi Hamas Palestina menyatakan kesediaannya untuk membebaskan 10 sandera dalam rangka mendukung proses negosiasi gencatan senjata dengan Israel di Jalur Gaza. Pernyataan ini muncul setelah empat hari perundingan tidak langsung yang dimediasi oleh Qatar dan Amerika Serikat, yang berupaya mengakhiri konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak.
Dalam pernyataan resmi yang dikutip AFP, Hamas menyatakan, “Kelompok kami menunjukkan fleksibilitas yang diperlukan dan setuju untuk melepaskan 10 tahanan (sandera)” sebagai bagian dari upaya mencapai perdamaian sementara. Langkah ini diambil setelah Israel menyampaikan prospek kesepakatan untuk menghentikan pertempuran di wilayah tersebut, yang telah menimbulkan korban jiwa besar di kedua belah pihak sejak serangan Hamas pada Oktober 2023.
Namun, Hamas menegaskan masih terdapat sejumlah hambatan utama dalam perundingan, termasuk kebutuhan akan aliran bantuan kemanusiaan yang bebas ke Gaza, penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah tersebut, serta “jaminan nyata” untuk perdamaian abadi. Dalam pernyataan yang dilansir Kompas, Hamas menyatakan, “Meskipun negosiasi mengenai isu-isu tersebut masih sulit hingga saat ini karena kerasnya Israel, kami bekerja dengan serius dan dengan semangat positif bersama para mediator untuk mengatasi rintangan dan mengakhiri penderitaan rakyat kami”.
Utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, mengungkapkan bahwa kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan berdurasi 60 hari dan mencakup pembebasan sandera, termasuk 10 sandera yang akan dilepaskan secara bertahap oleh Hamas. Dari sekitar 251 sandera yang ditahan sejak serangan Hamas, 49 masih berada di Gaza, sementara 27 lainnya dilaporkan tewas oleh militer Israel.
Sementara itu, pejabat senior Israel menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata kemungkinan akan tercapai dalam satu hingga dua pekan ke depan. Namun, Israel menegaskan bahwa mereka akan melanjutkan operasi militer jika Hamas menolak persyaratan yang diajukan, termasuk pelucutan senjata kelompok militan tersebut. “Kalau Hamas menolak, kami akan lanjutkan operasi militer di Gaza,” tegas pejabat tersebut seperti dikutip Kompas.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menegaskan sikap kerasnya bahwa agresi militer tidak akan berhenti sampai Hamas benar-benar dilumpuhkan. Di tengah situasi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para mediator internasional terus berupaya mempercepat tercapainya gencatan senjata demi menghentikan penderitaan warga sipil yang sudah berlangsung selama hampir dua tahun.
Dengan adanya kesepakatan awal pembebasan sandera ini, harapan untuk tercapainya perdamaian sementara di Gaza semakin menguat, meskipun tantangan besar masih harus dihadapi dalam negosiasi lanjutan yang melibatkan isu-isu krusial seperti penarikan pasukan dan jaminan perdamaian jangka panjang.
