Nepal Terperosok Krisis Politik dan Sosial Setelah Presiden dan PM Mundur

PONTIANAK INFORMASI, Internasional – Nepal saat ini sedang mengalami krisis politik dan sosial yang sangat serius. Pada Selasa, 9 September 2025, Presiden Ram Chandra Poudel mengumumkan pengunduran dirinya hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mundur. Keputusan tersebut terjadi di tengah gelombang demonstrasi besar yang dipimpin oleh generasi muda atau Gen Z, yang memprotes kebijakan pemerintah, termasuk larangan media sosial dan praktik korupsi yang merajalela di pemerintahan.

Demonstrasi yang dimulai sejak Jumat, 5 September 2025, menjadi sangat ricuh dan berujung kerusuhan. Massa pengunjuk rasa menyerang gedung parlemen, membakar beberapa gedung pemerintah, dan menyerbu rumah pejabat negara, termasuk kediaman Presiden dan PM. Situasi yang tidak terkendali ini menyebabkan banyak korban luka dan tewas, serta kerusakan infrastruktur yang signifikan.

Militer Nepal telah mengambil alih kendali negara setelah kekosongan kepemimpinan terjadi akibat mundurnya kedua tokoh utama tersebut. Jenderal Ashok Raj Sigdel, Panglima Angkatan Darat Nepal, menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menyelesaikan konflik melalui dialog damai. “Kami meminta semua pihak untuk menghentikan tindakan kekerasan dan mengutamakan solusi, dialog adalah satu-satunya jalan keluar dari krisis ini,” ujarnya, seperti dilansir News18.

Salah satu pemantik kemarahan demonstran adalah fenomena “Nepo Kids,” yaitu anak-anak pejabat yang memamerkan kemewahan di media sosial, sementara masyarakat umum harus menghadapi sulitnya kondisi ekonomi dan tingginya pengangguran, terutama di kalangan pemuda yang menembus angka 20,8 persen.

Protes ini juga dipicu oleh keputusan pemerintah memblokir dua lusin platform media sosial, yang menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Setelah situasi memburuk, pemerintah mencabut larangan tersebut, namun hal itu tidak meredakan kemarahan publik dan demonstrasi tetap berlangsung.

Kondisi Nepal saat ini sangat genting, tanpa presiden dan perdana menteri yang memimpin, serta kerusuhan yang berkelanjutan membuat masa depan negara di wilayah Himalaya ini penuh ketidakpastian. Militer yang mengambil alih diharapkan dapat menjaga stabilitas sampai pemerintah baru terbentuk.