Foto: Humas Kota Bandung
PONTIANAK INFORMASI, Politik – Kejaksaan Negeri Bandung secara resmi menetapkan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025. Penetapan ini juga melibatkan anggota DPRD Bandung dari Fraksi NasDem, Rendiana Awangga, yang ikut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Keduanya diduga terlibat dalam pengaturan proyek-proyek di beberapa SKPD Pemkot Bandung untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Irfan Wibowo, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik mengumpulkan dua alat bukti yang dianggap cukup kuat, termasuk keterangan dari 75 saksi yang telah diperiksa selama proses pengusutan. “Berdasarkan dua alat bukti, tipidsus menetapkan dua tersangka. Satu E selaku Wakil Wali Kota Bandung aktif, tersangka RA anggota DPRD Kota Bandung,” ujar Irfan dalam konferensi pers di Bandung, Rabu (10/12/2025).
Menurut Irfan, para tersangka diduga menyalahgunakan kekuasaan dengan meminta proyek kepada sejumlah SKPD sekaligus mengatur penunjukan penyedia. Proyek yang diduga bermasalah tersebar di berbagai dinas di lingkungan Pemkot Bandung, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. “Penyidik akan terus mengembangkan kasus ini. Tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang turut terlibat,” tambahnya.
Kasus ini menarik perhatian publik karena menyeret pejabat tinggi kota, yang seharusnya menjadi panutan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Selain itu, penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung ini dianggap sebagai bentuk komitmen penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Penyidik juga mengungkapkan bahwa keduanya belum ditahan karena masih menunggu ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah, termasuk perlunya persetujuan Menteri Dalam Negeri sebelum melakukan penahanan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Kejari masih menunggu prosedur administratif yang berlaku,” jelas Irfan.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan jajaran eksekutif dan legislatif secara bersamaan, sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Kota Bandung. Kejaksaan memastikan penyidikan masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka di masa depan.
Dengan penetapan ini, publik berharap proses hukum dapat berjalan transparan dan adil, serta menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Bandung. Masyarakat menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam kasus ini dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
