Jajaran anggota DPR RI menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melalui kegiatan festival aspirasi yang berlangsung di gedung Swatantra Wibawa Mukti, kompleks perkantoran Pemkab Bekasi, Senin (20/4/2023). ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.
BEKASI — Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mengungkapkan masih adanya ketidaksinkronan antara pemerintah daerah (pemda) dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal itu disampaikan Obon di sela Festival Aspirasi bertajuk “Dari Dapur ke Masa Depan” di Bekasi, Senin. Ia menyebut sejumlah dapur bahkan harus ditutup karena belum memenuhi standar operasional.
“Karena ternyata ada informasi belum klop antara pemerintahan daerah dengan BGN. Setelah pertemuan ini, mereka sudah dapat SK, silakan tindak lanjutnya,” ujarnya.
Menurut Obon, masalah utama yang ditemukan berkaitan dengan pengelolaan limbah dan manajemen dapur yang belum sesuai standar. Ia menegaskan persoalan dapur bukan sekadar isu jangka pendek, melainkan berkaitan langsung dengan kualitas generasi mendatang.
“Masalah dapur bukan masalah hari ini, tapi masalah masa depan bangsa ke depan,” katanya, seraya menyinggung tingginya angka stunting dan tantangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Berdasarkan data BGN, sekitar 300 dapur di Jawa Barat telah ditutup karena tidak memenuhi standar. Penutupan tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya perbaikan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lebih optimal.
Obon menilai berbagai persoalan sebenarnya sudah banyak dilaporkan ke pemerintah daerah. Namun, ia menekankan perlunya langkah konkret serta koordinasi yang lebih kuat antar pihak terkait. Ia juga mengusulkan evaluasi rutin setiap dua hingga tiga bulan untuk memastikan perbaikan berjalan konsisten.
Sementara itu, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mendukung program MBG yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, salah satu indikator keberhasilan di Kabupaten Bekasi adalah terjaganya kualitas dan keamanan pangan, yang ditandai dengan tidak adanya kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Fakta tidak terdapat kasus keracunan menunjukkan sistem pengawasan yang diterapkan sudah berjalan dengan sangat baik, mulai dari proses pengolahan hingga distribusi,” ujar Ahmad Heryawan.
Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan melalui penguatan pengawasan terhadap dapur-dapur SPPG di seluruh wilayah.
“Ke depan, pengawasan harus terus diperkuat dan dilakukan secara konsisten agar seluruh dapur memenuhi standar dan menjamin kualitas makanan bagi masyarakat,” katanya.
