Sumber : Prokopim Kubu Raya
PONTIANAKINFORMASI.CO.ID, KUBU RAYA– Pelaksanaan Program Karya Bakti TNI resmi dimulai pada Kamis, 26 Juni 2025. Peresmian program ini dilakukan oleh Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Jamallulael, bersama Bupati Kubu Raya, Sujiwo, yang berlangsung di Kantor Camat Rasau Jaya.
Dengan ditandai bunyi sirine, dimulailah pembangunan jalan poros ekonomi yang menghubungkan Desa Rasau Jaya di Kecamatan Rasau Jaya dengan Desa Sungai Bulan di Kecamatan Sungai Raya. Pembangunan sepanjang 3,1 kilometer ini dilaksanakan melalui kerja sama antara TNI, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dan masyarakat setempat, dengan total anggaran sebesar Rp11 miliar. Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyampaikan bahwa Program Karya Bakti TNI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Ada tiga hal yang mendasari, yang menjadi pertimbangan yang dalam. Pertama, dalam kondisi keuangan daerah yang tidak terlalu baik di mana ada instruksi presiden tentang penghematan anggaran, maka kami harus memikirkan bagaimana uang yang tidak seberapa ini bisa dioptimalkan,” ungkap Sujiwo usai peluncuran program.
Lebih lanjut, Sujiwo mengungkapkan bahwa pada awalnya pembangunan jalan direncanakan melalui mekanisme kontraktual, dengan Dinas Pekerjaan Umum diminta untuk menghitung kebutuhan anggaran sebesar Rp11 miliar tersebut.
“Setelah dihitung, kalau melalui kontraktual dapatnya (hanya) sepanjang 1,7 kilometer,” ujarnya.
Atas dasar perbandingan tersebut, pihaknya kemudian melakukan kajian terhadap sejumlah referensi dari daerah lain di provinsi berbeda yang telah menerapkan pola karya bakti.
“Dengan berbagai informasi itu, saya menghadap Panglima (Kodam), saya sampaikan. Kemudian Panglima menugaskan Kazidam untuk turun ke lapangan. Dan Alhamdulillah setelah dihitung, dengan anggaran yang sama bisa dapat panjangnya 3,1 kilometer dengan sistem dan kualitas spesifikasi yang kurang lebih dengan yang dikerjakan 1,7 kilometer itu,” jelasnya.
Sujiwo menilai bahwa pendekatan karya bakti ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan negara. Ia juga menegaskan bahwa dalam pelaksanaannya, proyek ini turut diawasi oleh instansi seperti BPK dan BPKP untuk menjamin akuntabilitas.
