Foto: X/dana916
PONTIANAK INFORMASI, Internasional – Pada Jumat (5/12/2025), ribuan pelajar dan mahasiswa di seluruh Jerman turun ke jalan menentang rencana reformasi wajib militer yang baru saja disahkan oleh parlemen Jerman. Aksi protes berlangsung di sekitar 90 kota, dengan massa terbesar berkumpul di Berlin. Mereka menolak kebijakan yang dianggap bisa mengarah pada pemulihan wajib militer yang telah dicabut hampir 15 tahun lalu, serta menuntut agar pemerintah fokus pada pendidikan dan pembangunan sosial daripada penguatan militer.
Menurut situs Gerakan Schulstreik gegen Wehrpflicht, penggerak aksi protes ini, “Politisi dan Bundeswehr berdiskusi mengenai cara menghidupkan kembali wajib militer. Namun, ada yang bicara kami. Tidak ada yang menanyakan apa yang kami inginkan,” demikian kutipan yang disampaikan oleh organisasi tersebut. Para demonstran membawa spanduk bertuliskan “Tempatkan pendidikan kejuruan daripada perang” dan “Bergabung dengan tentara bukanlah prioritas saya,” menunjukkan penolakan mereka terhadap tekanan untuk mengikuti dinas militer.
Salah satu peserta demo, Martin, pelajar berusia 16 tahun dari Brandenburg, menyampaikan kekhawatirannya “Apa menlesa perang meningkatkan persenjataan? Itu hanya akan mengulang sejarah yang sama seperti sebelum Perang Dunia I dan II,” katanya. Martin menambahkan, “Saya ingin menjalani pilihan yang akan bermanfaat bagi hidup saya, kecuali untuk belajar cara membunuh orang,” menegaskan sikap menolak kebijakan wajib militer.
Demonstrasi ini tidak hanya melibatkan pelajar, tetapi juga didukung oleh orang tua dan kelompok masyarakat sipil. Mereka khawatir undang-undang baru akan memaksa pemuda laki-laki berusia 18 tahun untuk mengikuti tes kesehatan sebagai syarat wajib militer, serta menuntut pemerintah agar memberikan pilihan lain seperti pelatihan kejuruan. Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, menyatakan bahwa protes merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, dan semua pelajar memiliki hak untuk berpartisipasi dalam aksi demonstrasi.
Pemerintah Jerman memang tengah berupaya meningkatkan jumlah personel militer Bundeswehr dari 183.000 menjadi 270.000 pada tahun 2035, dengan model layanan sukarela yang fleksibel, tetapi siap wajib jika diperlukan. Namun, banyak pihak khawatir kebijakan ini bisa mengarah pada wajib militer total, terutama di tengah situasi geopolitik yang memanas dan tekanan dari ancaman luar negeri.
Kelompok pacifis dan masyarakat sipil turut menyuarakan penolakan mereka, dengan spanduk bertuliskan “Frieden statt Panzer” damai bukan tank dan menandatangani petisi daring yang telah dikumpulkan oleh seorang pemuda, “Tidak ada wajib militer tanpa hak suara bagi kaum muda!” Hingga akhir September 2025, petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 70.000 orang.
Aksi protes ini mencerminkan kekhawatiran generasi muda Jerman terhadap masa depan mereka yang dinilai terancam oleh kebijakan militer yang semakin menguat. Mereka menuntut pemerintah untuk mendengarkan aspirasi kaum muda dan memprioritaskan pembangunan pendidikan serta kesejahteraan sosial di atas peningkatan kekuatan militer.
