Paripurna DPRD Kalbar, Senin (10/7/2023). (Dok. PIFA/Andrie P Putra)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – DPRD Kalimantan Barat menyoroti tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2022 yang mencapai Rp712 miliar.
Kritikan ini disampaikan sejumlah fraksi saat Paripurna DPRD Kalbar, Senin (10/7/2023) lalu. Paripurna ini membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Juru bicara Fraksi PKS-PPP, Fatahilah Abrar mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berhasil mempertahankan predikat opini WTP dari BPK RI.
PKS juga menyampaikan selamat atas capaian-capaian yang diperoleh, termasuk penghargaan berupa APBD Award Peringkat III untuk Kategori Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 dan Peringkat IV Realisasi Pendapatan se Provinsi di Indonesia tahun 2022.
“Sebuah penghargaan yang menunjukkan kepemimpinan Gubernur mampu mendorong peningkatan PAD di tengah kondisi pemulihan perekonomian pasca Covid-19,” ujarnya.
Menurut Fatahilah, jika menyimak penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2022 adalah ditargetkan pendapatan sebesar Rp 5,6 triliun dan terealisasi sebesar Rp 6,1 triliun.
“Berarti ada pelampauan target hampir mencapai 108 persen. Sebuah prestasi yang luar biasa,” katanya.
Namun Fraksi PKS-PPP mempertanyakan apa saja sektor yang paling menonjol dari pendapatan daerah, yang capaiannya bisa melampaui target.
Jika melihat capaian komponen Pendapatan Asli Daerah, yang mencapai Rp 3,2 triliun sedangkan target yang ditetapkan Rp2,8 triliun atau melebihi 111 persen.
“Ini juga menjadi isyarat bahwa peluang-peluang peningkatan PAD di daerah kita ini masih terbuka, jika dilakukan inovasi dan keseriusan mengoptimalkan pungutan,” terangnya.
Sementara untuk pos SILPA adalah gambaran dari realisasi Pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dari hasil audit BPK ternyata SILPA Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar Rp712 miliar lebih.
“Jika belanja daerah dan pendapatan daerah mendapat penghargaan atau APBD Award, mungkin boleh juga diusulkan agar ada kategori SILPA untuk APBD Award,” katanya.
Sementara itu, juru bicara Partai Golkar, Suma Jenny Heryanti juga mempertanyakan berkaitan dengan SILPA tahun 2022, dan tidak terealisasinya belanja dan transfer ke kabupaten dan kota sebesar Rp267 miliar.
Fraksi Golkar berpandangan masih banyak harapan masyarakat yang belum terealisasi. Pemerintah harus memanfaatkan dengan baik seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program yang prioritas dan vital untuk kepentingan masyarakat.
“Fraksi Golkar juga berharap anggaran yang dibelanjakan betul-betul mencapai target dan fokus pada kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Dia juga mendorong pemerintah memerhatikan kesejahteraan guru madrasah dan lembaga keagamaan.
Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan semua pihak atas perolehan beberapa penghargaan dan mempertahankan opini WTP.
“Harapan kami agar pada tahun-tahun selanjutnya dapat terus ditingkatkan,” terang Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Irom.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendukung penuh Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan tahapan, proses dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ap)
