Ilustrasi DBD di Kalbar. (Dok. Istimewa)
PONTIANAK INFORMASI, LOKAL – Kasus DBD di Kalimantan Barat belum tuntas. DPRD Kalbar meminta pemerintah provinsi melalui dinas kesehatan agar melakukan pencegahan dan penanganan secara memadai.
“Eksekutif harus soroti ini. Dinkes mesti melakukan penanganan memadai,” kata juru bicara Gerindra, kemarin.
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin berharap pemangku kebijakan baik provinsi, kabupaten dan kota tanggap terhadap persoalan DBD.
Pasalnya, korban yang harus menjalani perawatan tak sebanding dengan ketersediaan kasur atau ruangan di rumah sakit. Akibatnya RSUD kewalahan dan over kapasitas.
“Tak sedikit warga merasa tak terlayani dengan baik. Akhirnya berpikir karena mereka merupakan pasien BPJS Kesehatan. Padahal, tak ada kaitan,” jelasnya.
Pemprov kata Heri juga perlu melakukan konsultasi ke pemerintah pusat agar DBD bisa ditangani maksimal. Selain itu memantapkan koordinasi dengan kabupaten/kota. (ap)
