Foto: Presidenri.go.id
Foto: Presidenri.go.id
Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan praktik penggelembungan anggaran dan berbagai bentuk penyimpangan dalam belanja negara yang selama ini dinilai menyebabkan kebocoran anggaran dalam jumlah besar.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (23/7).
Prabowo menyebut anggaran negara saat ini mencapai sekitar 270 miliar dolar AS atau sekitar Rp3.700 triliun. Menurutnya, apabila kebocoran anggaran mencapai 30 persen, maka nilai kerugian negara bisa melebihi Rp1.000 triliun.
“Anggaran negara adalah 270 miliar dolar, sekitar Rp3.700 triliun. Jadi kalau 30 persen bocor, artinya lebih dari Rp1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan,” kata Prabowo.
Ia menegaskan pemerintah berupaya menghentikan berbagai praktik yang merugikan keuangan negara, termasuk penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurut Prabowo, praktik tersebut sudah lama terjadi dan diketahui banyak pihak. Ia pun mengajak seluruh elemen untuk melakukan introspeksi.
“Bapak-bapak, Ibu-ibu semua sudah tahu apa yang terjadi. Benar kan? Setiap pembelian dari lembaga pemerintah, pasti harganya digelembungkan,” ujarnya.
Prabowo menilai praktik mark-up anggaran berlangsung secara masif. Karena itu, pemerintah kini melakukan langkah-langkah efisiensi dan penghematan belanja negara.
Ia mengklaim dalam beberapa bulan pertama masa pemerintahannya telah berhasil menghemat anggaran hingga sekitar Rp300 triliun.
Menurutnya, hasil penghematan tersebut dialokasikan untuk berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan infrastruktur.
“Ini yang kita gunakan untuk makan bergizi, ini yang kita gunakan untuk membangun jembatan. Sampai Desember 2026 kita bangun 5.000 jembatan. Kalau perlu tahun depan kita bangun lebih banyak lagi,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan upaya efisiensi anggaran akan terus dilanjutkan agar belanja negara lebih tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
