PONTIANAK INFORMASI – Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan serius dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat. DPRD Kalbar pun mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melainkan mulai mengoptimalkan berbagai skema pembiayaan alternatif.
Anggota Komisi III DPRD Kalbar, Usmandy, menegaskan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan terus meningkat di berbagai daerah, sementara kemampuan fiskal pemerintah daerah masih terbatas.
“Harus realistis, kemampuan APBD kita terbatas, sementara tuntutan masyarakat tinggi. Pemda harus inovatif mencari sumber pembiayaan di luar APBD,” ujarnya, Rabu (8/4/26)
Legislator Partai Golkar dari daerah pemilihan Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu ini menjelaskan, ada sejumlah skema yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan. Di antaranya melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek-proyek strategis.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan pinjaman daerah melalui lembaga pembiayaan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, termasuk mengakses dana Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Tak hanya itu, Usmandy juga menilai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat dioptimalkan sebagai sumber pendukung pembangunan.
Menurutnya, jika hanya mengandalkan APBD tahunan, maka target kemantapan jalan di Kalbar akan sulit tercapai dalam waktu cepat.
“Kalau mengandalkan APBD saja, pembangunan akan sangat lama. Inovasi pembiayaan ini penting agar pembangunan bisa lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga berdampak pada penurunan biaya logistik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami di legislatif tentu mendukung langkah inovatif pemda selama sesuai aturan dan untuk kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.
