Ekonomi Lokal News

HUT OJK 2021, Ketua DPRD Kalbar Sampaikan Selamat dan Apresiasi Kinerja Satu Dasawarsa OJK

Kebing
Ketua DPRD Kalbar M. Kebing L, Foto: Dok. DPRD Kalbar

Berita Kalbar, PONTIANAK INFORMASI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (DPRD Prov Kalbar), M. Kebing L menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ke-10, Senin (22/11/2021).

“Dirgahayu HUT OJK yang ke-10, terima kasih pengabdiannya mengawasi lembaga-lembaga keuangan di Indonesia selama satu dasawarsa ini,” ucap Kebing di Gedung DPRD Kalbar (22/11).

Pada kesempatan tersebut, Kebing juga mengapresiasi kinerja OJK yang selama 10 tahun ini telah dengan baik dan sigap mengawasi lembaga keuangan di Indonesia sesuai dengan visinya, yakni “Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum”.

Kebing menilai, OJK telah banyak membantu pemerintah, terkhususnya di bidang perbankan.

“OJK juga berperan dalam pemulihan ekonomi nasional terlebih saat pandemi Covid-19 sekarang, melalui literasi dan keuangan inklusifnya,” pungkasnya.

Kemudian, dia juga berharap OJK mampu mendorong pengembangan digitalisasi UMKM dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi.

“Semoga Otoritas Jasa Keuangan mampu membangun kredibilitas dan daya saing, serta kewibawaan dalam mengatur, mengawasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat. Serta mendorong pengembangan digitalisasi UMKM untuk percepatan pemulihan ekonomi,” tutup Kebing.

Diketahui bahwa, dalam mewujudkan visinya ada 3 misi yang dijalankan OJK. Mengutip dari laman resmi ojk.go.id, berikut misi Otoritas Jasa Keuangan Indonesia:

  1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
  2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
  3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.​​