PONTIANAK INFORMASI.CO, Lokal – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) perdana Indonesia di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Barat dan Bangka Belitung. Penentuan lokasi proyek strategis ini masih menunggu pembentukan organisasi pelaksana yang akan mengoordinasikan seluruh tahapan pengembangan energi nuklir nasional.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan hingga kini terdapat 28 lokasi potensial yang sebelumnya telah dikaji oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Menurutnya, Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang telah memiliki kajian awal.
“Kalimantan sudah ada yang pra-FS atau apa yang mendahului, terus datanya seperti apa, saya belum tahu. Nanti kalau tempat-tempat lain juga memungkinkan, ya why not? Ada 28 list yang dulu pernah ditelaah oleh BATAN,” kata Eniya ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Meski peluang lokasi terbuka luas, Eniya menyebut tantangan utama saat ini adalah penentuan mitra teknologi dan skema investasi. Pembangunan PLTN membutuhkan keterlibatan negara lain yang memiliki pengalaman dan teknologi nuklir.
Beberapa negara, lanjut Eniya, telah menyatakan minat untuk terlibat dalam proyek ini. Namun, keputusan mengenai mitra strategis baru akan ditetapkan setelah pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir.
“Kemarin saja ada Amerika Serikat juga datang, Kanada juga datang, ramai. Ini problem utama offtaker, mau duluan Kalbar, atau duluan Bangka, atau duluan tempat lain, offtaker-nya nanti dipastikan di FS,” ujarnya.
Kelanjutan proyek PLTN saat ini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan NEPIO disebut sudah berada di meja Presiden.
“Perpres sekarang di meja Presiden, jadi tinggal nunggu,” kata Eniya, Kamis (8/1/2026).
Setelah Perpres diteken, pemerintah akan menyiapkan aturan turunan berupa Keputusan Menteri ESDM yang mengatur pembentukan kelompok kerja. Kelompok ini akan bertugas menyiapkan berbagai aspek proyek, mulai dari penetapan lokasi, perizinan, hingga pendanaan.
“Jadi diamanatkan dalam Perpres tersebut adalah nanti pokja-pokjanya, strukturnya, itu ditentukan di Kepmen,” kata Eniya.
Ia menjelaskan akan ada enam kelompok kerja dengan mandat berbeda.
“Setelah Kepmen jalan itu ada 6 pokja, masing-masing pokja kita beri tugas menetapkan tapak lah, yang satu ngurusin perizinan, yang satu ngurus uang,” ujarnya.
Selain PLTN darat, Indonesia juga membuka peluang penggunaan PLTN terapung. Perusahaan energi nuklir Rusia, Rosatom, menyebut teknologi Floating Power Unit (FPU) dapat menjadi solusi cepat untuk wilayah pesisir dan kepulauan.
Wakil Direktur Jenderal Solusi Energi Terapung Rosatom Mechanical Engineering LLC, Vladimir Aptekarev, mengatakan teknologi tersebut mampu memasok listrik hingga 60 tahun.
“Teknologinya bukan hal baru. Kami mengembangkan sistem ini sejak lebih dari 60 tahun, dimulai dari kapal pemecah es bertenaga nuklir pertama, Lenin. TRL-nya (Technology Readiness Level) sudah di tingkat 9 karena terbukti beroperasi secara komersial,” ujarnya dalam acara Electricity Connect 2025 di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Rosatom saat ini telah mengoperasikan PLTN terapung Academic Lomonosov secara komersial sejak 2020 di kota Pevek, Rusia. Pemerintah Indonesia masih mengkaji opsi tersebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengembangan energi bersih dan berkelanjutan.
