Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo saat menyampaikan sambutan pada acara Jaga Desa Award 2026 di Jakarta, Minggu (19/4/2026). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
JAKARTA — Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo menilai sejumlah kelemahan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan hal yang wajar, mengingat program tersebut baru pertama kali dijalankan dalam skala besar.
Dalam sambutannya pada acara Jaga Desa Award 2026 di Jakarta, Minggu malam, Hashim menyebut adanya berbagai kendala di lapangan, seperti kasus keracunan hingga temuan makanan yang tidak layak konsumsi.
“Kita lihat memang ada kelemahan-kelemahan, misalnya keracunan, ada timbulnya belatung-belatung, dan sebagainya; tetapi saya kira ini suatu hal yang cukup wajar karena program MBG ini program pertama yang dilaksanakan, yang meliputi begitu banyak penerima manfaat,” ujarnya.
Meski demikian, Hashim mengakui program tersebut mendapat banyak kritik dari masyarakat. Ia menilai kritik tersebut merupakan aspirasi yang perlu diperhatikan untuk perbaikan ke depan.
Ia juga mengajak Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) untuk turut mengawal pelaksanaan MBG di tingkat desa agar berjalan sesuai tujuan.
Menurut Hashim, program MBG merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam menekan angka tengkes atau stunting yang pernah mencapai sekitar 30 persen pada 2006.
Ia mengungkapkan, gagasan program ini berawal dari kekhawatiran Presiden Prabowo Subianto terhadap dampak jangka panjang stunting bagi masa depan bangsa.
“Kalau ini tidak bisa ditanggulangi, kondisi yang berat ini, kita bisa bayangkan 20 tahun kemudian,” kata Hashim menirukan kekhawatiran Prabowo saat itu.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar program berjalan efektif. Dalam kesempatan tersebut, Hashim juga menyoroti pemanfaatan aplikasi Jaga Desa yang digagas oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui bidang intelijen.
Aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu pengawasan langsung di lapangan, termasuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan komitmen lembaganya untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
“Tentu saja ini menjadi pengawasan menyeluruh, tidak hanya pemanfaatan dananya, tetapi juga kualitas menu,” ujar Dadan usai acara.
