UBK Benarkan Ketua BEM Terima Rp20 Juta Jelang Demo Mahasiswa di Istana. CNN
JAKARTA – Universitas Bung Karno (UBK) menonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK, Muhammad Abdi Maludin, setelah yang bersangkutan mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta yang diduga terkait aksi demonstrasi mahasiswa dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Rektor III UBK Daniel Panda mengatakan keputusan penonaktifan dilakukan karena kampus tengah menjalankan proses investigasi dalam rangka penegakan kode etik.
“Hari ini, sesuai dengan pernyataan Ibu Rektor, kami sudah menonaktifkan yang bersangkutan,” kata Daniel dalam konferensi pers di Kampus UBK, Jakarta, Selasa (23/6).
Menurut Daniel, selama proses investigasi berlangsung, Abdi tidak lagi dapat menjalankan tugas maupun mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum UBK.
“Sehingga yang bersangkutan tidak lagi dapat mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua BEM sampai proses investigasi ini selesai,” ujarnya.
Pihak kampus mengungkapkan bahwa Abdi telah memberikan pengakuan resmi terkait penerimaan uang Rp20 juta melalui seorang alumni Fakultas Hukum UBK. Dana tersebut disebut berasal dari oknum aparat kepolisian.
“Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum, saudara Abdi. Dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian,” tutur Daniel.
UBK kini membentuk tim investigasi dan melibatkan Komisi Etik kampus untuk mengusut kasus tersebut. Kampus juga akan meminta keterangan dari sejumlah mahasiswa lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam peristiwa tersebut.
Daniel menegaskan sanksi akan dijatuhkan setelah proses investigasi selesai dan disesuaikan dengan tingkat kesalahan masing-masing pihak.
“Karena itu, kami akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bung Karno,” katanya.
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan adanya aliran dana kepada mahasiswa menjelang aksi demonstrasi pada 15 Juni lalu yang berujung pada pertemuan sejumlah perwakilan mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran di Istana Wakil Presiden. Hingga kini, investigasi internal kampus masih berlangsung untuk mengungkap seluruh fakta terkait perkara tersebut.
