Dedi Mulyadi Tegaskan Tak Bisa Bantu Bebaskan Tersangka Perusakan Rumah Retret Sukabumi Saat Temui Anggota Keluarga

PONTIANAK INFORMASI, Nasional – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan hukum untuk membebaskan para tersangka kasus perusakan rumah singgah retret di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Penegasan ini disampaikan langsung di hadapan para istri dan ibu dari para tersangka yang datang dengan harapan agar anggota keluarga mereka dibebaskan.

Dalam sebuah pertemuan yang penuh haru, Dedi Mulyadi menyampaikan, “Ya bapak jalani aja aspek KUHP nya, kemudian saya nanti sebagai gubernur mencoba untuk memfasilitasi aspek sosialnya, terutama aspek sosial keluarganya.” ungkap Dedi Mulyadi di chanel akun youtubenya. Dedi juga memberikan sejumlah bantuan uang kepada keluarga tersangka yang melakukan perusakan dirumah singah.

Kasus perusakan rumah retret ini bermula ketika sejumlah warga mendatangi sebuah vila yang digunakan untuk kegiatan retret pelajar Kristen. Warga menduga vila tersebut dijadikan tempat ibadah yang tidak sesuai dengan peruntukan, sehingga terjadi aksi pembubaran dan perusakan pada Jumat, 27 Juni 2025. Polisi bergerak cepat dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka diduga terlibat dalam aksi perusakan rumah retret yang digunakan oleh pelajar Kristen untuk kegiatan ibadah dan pembinaan rohani.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan dan meminta masyarakat untuk menghormati proses tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah bertindak cepat dalam menangani kasus ini. “Jadi kalo mengintervensi hukumnya saya tidak bisa, tetapi kalau mencoba ke Pak Yongki dan memfasilitasi mudah-mudahan batu turun kesigna,” ujarnya dalam video yang diunggah di akun You Tube pribadinya.

Selain itu, Dedi juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Jawa Barat. Ia mengajak masyarakat untuk kembali hidup tenang, tenteram, saling menghargai, serta menghormati perbedaan. Meski menegaskan tidak dapat mencampuri ranah hukum, Dedi Mulyadi menyatakan komitmennya untuk membantu dari sisi sosial kepada keluarga para tersangka. Namun, ia menegaskan bahwa pembebasan para tersangka sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan bukan ranah pemerintah daerah.