Diskusi publik bertajuk "Gempuran Tarif AS: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk? Dialog Kritis Mencari Solusi"
PONTIANAK INFORMASI, Nasional – Gejolak ekonomi global kembali menekan sektor industri ekspor di Indonesia, dengan Jawa Barat sebagai salah satu daerah yang paling terdampak. Dalam diskusi publik bertajuk “Gempuran Tarif AS: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk? Dialog Kritis Mencari Solusi” yang diselenggarakan oleh Suara.com dan Core Indonesia di El Hotel Bandung pada Selasa (20/5), para pemangku kebijakan, ekonom, dan pelaku industri menyoroti tantangan yang dihadapi serta mencari solusi konkret.
Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi telah terasa sejak awal tahun ini.
“Bandung dipilih karena menjadi salah satu sentra ekspor nasional, dari tekstil, alas kaki, hingga furnitur, yang kini sedang tertekan. Ini momentum penting untuk mencari solusi dari tingkat daerah hingga nasional,” ujarnya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Januari 2025, ekspor nonmigas Jawa Barat ke Amerika Serikat mencapai USD 499,53 juta atau 16,62% dari total ekspor nonmigas provinsi. Namun, pada Maret 2025, ekspor dari Bandung sendiri hanya mencapai USD 7,7 juta, mengindikasikan penurunan signifikan.
Di sisi lain, Bandung juga menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), akibat penurunan pesanan dan meningkatnya persaingan dengan produk impor. Kebijakan tarif baru dari AS dikhawatirkan akan semakin menekan permintaan ekspor, sementara impor produk semakin meningkat, menambah beban bagi industri dalam negeri.
Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi risiko serius akibat perang dagang AS-Tiongkok.
“Data menunjukkan penurunan ekspor China ke AS sebesar 10,5% pada 2025, sementara ekspor ke ASEAN justru meningkat hingga 19,1%,” jelasnya.
Perhitungan dari CORE Indonesia menunjukkan bahwa potensi impor ilegal dari Tiongkok mencapai USD 4,1 miliar dengan kerugian negara sekitar Rp 65,4 triliun, situasi yang diperparah oleh perlambatan ekonomi global dan tekanan pada nilai tukar Rupiah.
Prof. Rina Indiastuti dari Universitas Padjadjaran memaparkan dampak kebijakan tarif AS terhadap industri di Jawa Barat, khususnya sektor tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki yang mengalami tekanan signifikan dengan beberapa perusahaan mengalami kerugian besar dan bahkan tutup.
Menanggapi tantangan ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menyatakan bahwa pelaku usaha sedang menghadapi tekanan ganda.
“Kami menghadapi tidak hanya perang dagang AS–China, tetapi juga berbagai hambatan lokal seperti ketidakpastian usaha, maraknya impor ilegal, dan regulasi yang tidak sinkron,” ujarnya.
Ning menyoroti bahwa proses perizinan seringkali tidak transparan dan mengalami penundaan yang tidak masuk akal, sementara biaya operasional terus meningkat akibat pungutan liar dan premanisme di sektor logistik.
Dalam menjawab tantangan ini, Prof. Rina menunjukkan bahwa terdapat peluang melalui pergeseran rantai pasok global dengan relokasi pabrik otomotif ke Jawa Barat. Ini sejalan dengan basis manufaktur yang kuat di daerah ini, meliputi sektor otomotif, elektronik, tekstil, plastik, mineral non-logam, agro-pangan, dan farmasi.
Strategi utama yang diusulkan adalah pengendalian arus impor dan peningkatan komponen lokal. Mohammad Faisal menekankan pentingnya skema Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk memberi insentif investasi dan membangun fondasi ekonomi yang kuat.
Diharapkan implementasi strategi ini dapat memperkuat industri lokal, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan membangun rantai pasok nasional yang tangguh di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.
