Mantan Mendag Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Impor Gula

PONTIANAK INFORMASI, Nasional – Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong, dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat, 18 Juli 2025. Vonis tersebut diberikan atas kasus dugaan korupsi terkait kebijakan impor gula saat ia menjabat sebagai Mendag pada tahun 2015-2016, yang dinilai merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Ketua majelis hakim, Dennie Arsan Fatrika, menyatakan, “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan,” saat membacakan putusan di persidangan. Selain pidana penjara, Tom juga dikenakan denda sebesar Rp 750 juta, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan penambahan hukuman kurungan selama 6 bulan. Putusan itu membebankan Tom atas pelanggaran Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hakim menegaskan bahwa vonis ini dijatuhkan karena perbuatan Tom Lembong melanggar hukum dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 194,72 miliar hingga Rp 578 miliar berdasarkan berbagai bukti dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun Tom dinilai tidak pernah menikmati hasil korupsi, kebijakan yang ia ambil saat memimpin Kementerian Perdagangan dinyatakan tidak akuntabel dan mengabaikan kepentingan masyarakat, khususnya terkait pasokan gula yang berharga terjangkau di pasar.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan Tom Lembong mengedepankan ekonomi kapitalis secara berlebihan sehingga kekayaan negara dan hak rakyat dirugikan. Namun, Tom mendapat keringanan karena belum pernah dihukum sebelumnya dan tidak terbukti menerima aliran dana dari kasus tersebut. Hakim juga memerintahkan pengembalian barang bukti seperti iPad dan Macbook yang sempat disita dari Tom.

Kasus ini bermula saat Kejaksaan Agung menetapkan Tom sebagai tersangka pada Oktober 2024 terkait dugaan korupsi dalam impor gula Kristal Mentah (GKM). Proses investigasi dan sidang berjalan hingga vonis akhir yang disampaikan minggu ini, menjadi babak penting penegakan hukum terhadap tindak korupsi di lingkup pejabat tinggi negara.

Menyikapi vonis, baik Tom Lembong maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan akan menggunakan waktu tujuh hari untuk pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan pengadilan tersebut. Kasus ini menjadi sorotan publik terkait pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional.