PONTIANAK INFORMASI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengajak dunia usaha menyelaraskan program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP/CSR) dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2027. Langkah ini dilakukan di tengah menurunnya kemampuan fiskal pemerintah akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson saat membuka Forum Penyusunan Dokumen Perencanaan TSBLP/CSR Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (1/7/2026).
Harisson mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk menyinergikan program CSR perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah agar manfaatnya lebih tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian karena kondisi keuangan daerah saat ini memang menghadapi tantangan. Dana transfer dari pemerintah pusat mengalami pengurangan yang cukup besar sehingga berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan,” katanya.
Ia mengungkapkan, pada 2025 Pemprov Kalbar mengalami pengurangan dana transfer sekitar Rp215 miliar. Sementara pada 2026, jumlahnya meningkat menjadi sekitar Rp522 miliar.
Menurutnya, kondisi itu membuat sejumlah program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik, tidak dapat berjalan secara optimal.
Tak hanya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar juga mengalami kondisi serupa. Secara keseluruhan, pengurangan dana transfer ke daerah di Kalbar diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Harisson menilai program CSR perusahaan dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pembangunan melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Meski begitu, ia menegaskan pemerintah tidak bermaksud mengelola ataupun mengambil alih dana CSR perusahaan.
“Kami tidak meminta dana CSR diserahkan kepada pemerintah. Dana tersebut tetap dikelola oleh masing-masing perusahaan. Yang kami harapkan adalah adanya keselarasan sehingga program CSR dapat difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, pemerintah menawarkan sejumlah sektor prioritas yang dapat menjadi fokus penyaluran CSR, di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Harisson berharap melalui dokumen perencanaan bersama, pelaksanaan CSR tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi mampu mendukung target pembangunan daerah secara lebih efektif.
“Kami memahami banyaknya permohonan bantuan yang masuk kepada perusahaan. Melalui forum ini kami ingin memberikan arah mengenai program-program yang menjadi prioritas pemerintah, sehingga pelaksanaan CSR semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
Di akhir sambutannya, Harisson mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang selama ini telah berkontribusi melalui berbagai program CSR di Kalimantan Barat.
Ia berharap sinergi antara pemerintah dan dunia usaha terus diperkuat agar pembangunan daerah tetap berjalan meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran
