PONTIANAK INFORMASI – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan komitmennya mempercepat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tepat waktu dan terarah. Hal itu ditegaskan Bupati Kubu Raya, Sujiwo pada Musrenbang RKPD Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2027 yang digelar pada Jumat, 30 Januari 2026.
Bupati Sujiwo menjelaskan, percepatan Musrenbang menjadi langkah strategis agar pembahasan hingga pengesahan APBD dapat dilakukan lebih awal. Dengan begitu, pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik dapat segera berjalan setelah APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Semakin cepat APBD diketuk dan dilaksanakan, maka semakin cepat pula hak-hak rakyat bisa kita penuhi,” ujar Sujiwo.
Ia menargetkan Musrenbang tingkat kabupaten rampung sebelum Ramadan, sehingga pekerjaan infrastruktur dapat dimulai paling lambat Juni atau Juli.
Dalam arahannya, Sujiwo menegaskan pembangunan infrastruktur masih menjadi perhatian utama, mengingat porsi mandatory spending yang cukup besar. Namun ke depan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan mulai mengurangi porsi anggaran jalan dan mengalihkannya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia mengungkapkan, sekitar 60 persen bangunan SD dan SMP di Kubu Raya berada dalam kondisi rusak berat dan rusak sedang. Karena itu, mulai tahun depan pemerintah akan memberikan porsi anggaran lebih besar untuk perbaikan sekolah secara bertahap.
Di sektor kesehatan, Sujiwo menyoroti kondisi alat kesehatan yang sebagian besar sudah tidak layak pakai. Menurutnya, alat kesehatan yang tidak terkalibrasi atau kedaluwarsa berpotensi menimbulkan kesalahan diagnosis dan membahayakan keselamatan pasien.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga akan melakukan penataan dan pembangunan puskesmas agar lebih ideal dan merata. Beberapa wilayah dipastikan akan mendapatkan pembangunan puskesmas baru pada tahun mendatang.
Sujiwo menekankan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendidik bahwa pelayanan dasar merupakan amanat konstitusi. Ia meminta agar pelayanan kesehatan dan pendidikan diberikan dengan penuh empati, disiplin, dan tanggung jawab, tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat.
“Yang nomor satu adalah nyawa dan keselamatan rakyat. Persoalan administrasi bisa menyusul,” tegasnya.
Ia memastikan pemerintah daerah akan bertanggung jawab penuh, baik secara pribadi maupun sebagai kepala daerah. Meski menghadapi tekanan fiskal akibat pemangkasan anggaran yang mencapai hampir 40 persen, Sujiwo menegaskan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak boleh melemah. Ia mengajak seluruh OPD untuk bekerja bersama melaksanakan APBD agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
