Foto: Reuters
PONTIANAK INFORMASI, Internasional – Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul secara resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah mendapat persetujuan dari Raja Maha Vajiralongkorn pada Jumat, 12 Desember 2025. Keputusan ini membuka jalan bagi pemilihan umum dini yang dijadwalkan paling lambat Februari 2026, sesuai hukum Thailand yang mewajibkan pemilu digelar dalam 45 hingga 60 hari setelah pembubaran parlemen.
Langkah pembubaran DPR ini diambil setelah pemerintahan minoritas yang dipimpin Anutin dinilai lemah dalam mengatasi berbagai masalah, termasuk krisis ekonomi dan ketegangan di perbatasan dengan Kamboja. Anutin menyatakan bahwa keputusan ini bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat, mengingat situasi politik yang semakin memanas dan kebuntuan di parlemen. “Ini terjadi karena kami tidak dapat melanjutkan di Parlemen,” ujar juru bicara pemerintah Siripong Angkasakulkiat, dilansir Reuters.
Pembubaran DPR juga didorong oleh ketegangan antara pemerintah dan Partai Rakyat (People’s Party), yang sebelumnya menjadi pendukung utama namun kemudian menarik dukungannya dan berencana mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Kebuntuan ini memperparah situasi politik, di tengah eskalasi konflik perbatasan dan tekanan publik terhadap pemerintahan.
Pemerintah mengklaim bahwa pemilu dini akan memberi legitimasi baru bagi penanganan masalah ekonomi dan keamanan yang mendesak. Namun, pengamat politik memperingatkan bahwa pemilu cepat seperti ini bisa memperparah ketidakstabilan jika polarisasi politik tetap tajam dan tidak ada upaya rekonsiliasi antar partai.
Keputusan pembubaran DPR juga dilatarbelakangi upaya pemerintah untuk meredam ketegangan politik dan menghindari krisis konstitusional akibat kebuntuan parlemen mengenai perubahan undang-undang dan kebijakan utama. Rencana pembubaran diumumkan melalui Lembaran Negara Kerajaan, yang menjadi dasar hukum formal bagi proses politik selanjutnya.
Dampak dari pembubaran DPR ini diprediksi akan memicu perubahan signifikan dalam peta politik Thailand, dengan partai-partai besar bersiap menghadapi pemilu dini dan berupaya merebut dukungan rakyat di tengah situasi yang masih penuh ketidakpastian. Pemilu dini ini diharapkan dapat membawa stabilitas baru, meskipun risiko polarisasi dan konflik tetap menghantui masa depan politik Thailand.
Langkah ini menandai babak baru dalam sejarah politik Thailand, di mana rakyat kembali diberi kesempatan untuk menentukan arah pemerintahan melalui kotak suara, setelah periode penuh ketegangan dan kebuntuan di parlemen.
