(Foto : Royal UK)
PONTIANAK INFORMASI, Internasional – Isu pengakuan kemerdekaan Palestina oleh Inggris kembali mengemuka dalam beberapa pekan terakhir, setelah gelombang desakan keras dari parlemen dan tokoh-tokoh politik di negara tersebut. Sebuah surat terbuka telah ditandatangani oleh 221 anggota parlemen dari sembilan partai berbeda, mendesak pemerintah yang kini dipimpin Partai Buruh di bawah Perdana Menteri Keir Starmer untuk mengambil langkah nyata dalam mengakui Palestina sebagai negara berdaulat menandai perubahan signifikan dalam politik luar negeri Inggris.
Para anggota parlemen menekankan bahwa pengakuan Inggris sangat penting secara simbolis maupun strategis. “Meskipun kami menghargai bahwa Inggris tidak memiliki kekuatan untuk mewujudkan Palestina yang merdeka dan bebas, pengakuan Inggris akan berdampak signifikan karena hubungan historis kami dan keanggotaan kami di Dewan Keamanan PBB, jadi kami mendesak Anda untuk mengambil langkah ini,” demikian isi bagian surat tersebut.
Sementara itu, tekanan internasional juga meningkat. Presiden Prancis Emmanuel Macron, dalam pidatonya di parlemen Inggris yang dikutip CNBC Indonesia, menegaskan bahwa pengakuan negara Palestina adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian berkelanjutan antara Israel dan Palestina. “Dan hari ini, bekerja sama untuk mengakui negara Palestina dan memulai momentum politik ini adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian,” ujar Macron, menegaskan desakan kepada negara-negara Eropa untuk mengambil posisi tegas.
Pemerintah Inggris, melalui pernyataan Menteri Luar Negeri David Lammy yang dikutip CNBC Indonesia, menyatakan tengah mencermati situasi dan menegaskan komitmen terhadap solusi dua negara. Namun, Lammy juga menekankan pentingnya perubahan nyata di lapangan agar pengakuan tersebut disertai langkah menuju perdamaian dan bukan justru makin memperkeruh situasi akibat aneksasi di Tepi Barat.
Surat terbuka kepada pemerintah ini dikeluarkan menjelang konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan membahas masa depan Palestina. Para penandatangan surat berharap Inggris tidak hanya memberikan janji atau retorika, melainkan menyampaikan rencana konkret bagaimana dan kapan pengakuan akan diberikan, sejalan dengan komitmen terhadap solusi dua negara dan kerja sama dengan mitra internasional.
Dukungan luas terhadap Palestina juga disuarakan oleh masyarakat sipil di Inggris, yang menggelar sejumlah demonstrasi dan aksi solidaritas, terutama sejak peningkatan konflik di Jalur Gaza. Isu kemanusiaan dan blokade Israel yang menyebabkan krisis kelaparan di Gaza menjadi salah satu alasan utama mendesaknya pengakuan terhadap Palestina sebagai negara.
Langkah pengakuan Palestina oleh Inggris diperkirakan akan berdampak besar secara geopolitik, mengingat posisi Inggris yang strategis di Dewan Keamanan PBB dan sejarah panjang keterlibatan negara tersebut dalam konflik Timur Tengah. Meski belum ada tenggat waktu yang pasti, tekanan politik dan moral yang berkembang membuat keputusan ini semakin dinanti dunia internasional.
Dengan meningkatnya tekanan, banyak kalangan memperkirakan bahwa Inggris akan mengambil keputusan bersejarah tersebut sebelum pemilu berikutnya pada 2029. Keputusan ini akan menjadi tonggak baru dalam perjalanan panjang Palestina untuk mendapatkan pengakuan internasional, sembari tetap menjadi isu krusial dalam politik dunia.
