Jaksa Tegaskan Tom Lembong Tak Nikmati Keuntungan Kasus Impor Gula, Namun Perkaya Pihak Lain

PONTIANAK INFORMASI, Nasional – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang replik di Pengadilan Tipikor Jakarta mengakui bahwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong tidak menerima keuntungan pribadi dari kasus dugaan korupsi impor gula. Namun, jaksa menegaskan bahwa tindakan Tom telah memperkaya pihak lain, termasuk perusahaan gula swasta, secara melawan hukum.

Dalam persidangan yang digelar Jumat (11/7/2025), jaksa menyampaikan bahwa meskipun Tom tidak menikmati uang korupsi secara langsung, perbuatannya memberikan keuntungan kepada beberapa korporasi dan individu. Jaksa menyebutkan bahwa Tom memberikan penugasan kepada PT PPI, INKOPKAR, INKOPPOL, dan PUSKOPPOL serta menyetujui impor gula kepada delapan pabrik gula rafinasi dan PT Kebun Tebu Mas secara tidak sah. “Perbuatan terdakwa… telah memperkaya atau memberi keuntungan kepada orang lain atau korporasi,” ujar jaksa, dilansir dari Detik.com.

Jaksa juga menolak seluruh nota pembelaan atau pleidoi yang diajukan Tom Lembong dan meminta majelis hakim untuk tetap menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun sesuai tuntutan sebelumnya. Selain hukuman penjara, Tom juga dituntut membayar denda sebesar Rp 750 juta dengan ancaman kurungan tambahan jika denda tidak dibayar.

Dalam nota pembelaannya, Tom Lembong membantah menerima hadiah, janji, atau keuntungan dari penugasan dan persetujuan impor gula tersebut. Ia juga sempat menyatakan ada indikasi politisasi dalam kasus ini, mengklaim mendapat sinyal ancaman dari pihak berwenang sebelum penangkapannya.

Jaksa menegaskan bahwa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian merupakan syarat mutlak dalam impor gula untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan dalam negeri. Pelanggaran prosedur ini dinilai merugikan negara dan memperkaya pihak swasta secara tidak sah.

Sidang masih berlanjut dengan menunggu putusan hakim atas tuntutan dan pembelaan yang telah disampaikan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas pengelolaan impor komoditas strategis serta penegakan hukum terhadap korupsi di sektor perdagangan.